Pemurnian pasar dalam negeri merupakan tugas utama pemerintah untuk memperkuat pengembangan usaha kecil, menengah, dan mikro

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan perlunya segera membersihkan pasar dalam negeri dan menjauhi dominasi produk impor guna melindungi dan memperkuat UMKM dalam negeri. Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker pada Konferensi Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2025 di Jakarta, Senin (12 Januari).

Maman mengatakan maraknya produk impor, khususnya di sektor fashion, menghambat daya saing industri lokal. Ia menegaskan, impor pakaian bekas ke Indonesia meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, impor pakaian bekas sebanyak 7 ton, meningkat menjadi 12 ton pada tahun 2022 dan 2023, kemudian melonjak tajam menjadi 3.600 ton pada tahun 2024. Hingga Agustus 2025, jumlah tersebut mencapai 1.800 ton.

Selain pakaian bekas, peredaran produk label putih Asal luar negeri juga dinilai semakin mempersempit ruang gerak pelaku bisnis fesyen dalam negeri. Masuknya produk-produk tersebut tidak memiliki standar pengawasan yang memadai sehingga sulit dilacak dan berpotensi mengganggu ekosistem industri tanah air.

Maman menegaskan, berbagai kebijakan pemerintah di bidang pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran tidak akan efektif jika pasar dalam negeri tetap dibanjiri produk impor yang murah. Ia juga menegaskan, persyaratan barang impor, khususnya dari China, lebih longgar dibandingkan kewajiban UMKM lokal yang harus mematuhi berbagai regulasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), SNI, dan sertifikasi BPOM.

“Seharusnya tuan rumah mendapatkan keuntungan, namun produk lokal masyarakat Indonesia kurang terlindungi,” ujarnya.

Ia melanjutkan, pemerintah akan mengambil langkah khusus dengan melarang impor produk yang dianggap mengganggu pasar dalam negeri. Dia mengatakan kebijakan pembatasan impor tetap mempertimbangkan industri strategis yang memerlukan impor moderat untuk menjaga pasokan.

Maman juga mengajak Kadin untuk ikut serta dalam upaya penguatan industri fesyen nasional dan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah untuk masuk dalam rantai pasok perusahaan besar. Kerja sama antarkementerian dinilai penting untuk melakukan deregulasi kebijakan impor agar UMKM bisa menjadi pemain utama di tanah air.

Upaya meredam dominasi produk impor dinilai menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan perekonomian negara. Data BPS menunjukkan pada tahun 2025, terdapat 23,85 juta penduduk yang masih berada pada garis kemiskinan, sedangkan 7,28 juta penduduk usia produktif masih menganggur. Situasi ini juga akan diperburuk dengan berkurangnya lapangan kerja baru dan menyusutnya kelas menengah pada tahun 2019-2024.

Maman menekankan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan solusi inklusif dan berkelanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan kesetaraan di tanah air. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan UMKM terlindungi agar dapat tumbuh dan menjadi penggerak perekonomian Indonesia.