Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempercepat proses legalisasi usaha mikro

Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Langkah-langkah dukungan Departemen Investasi dan Hilir/Komite Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyederhanakan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lahan (KKPR) bagi usaha mikro.

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Herve MorassaDikatakan bahwa penyederhanaan lahan KKPR merupakan bagian penting dalam percepatan legalisasi usaha dan penguatan ekosistem UMKM tanah air. “Kami sangat mendukung kebijakan terkait NIB yang mempermudah proses perizinan dan tidak membebani pengusaha UMKM,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.

Helvi mengatakan NIB merupakan identitas bisnis penting yang memungkinkan pelaku usaha mengakses pembiayaan, bantuan, dan berbagai skema pemberdayaan pemerintah. Sebanyak 14,9 juta pelaku usaha mikro sejauh ini telah memperoleh NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Jumlah ini setara dengan 96,9% dari total jumlah NIB yang terdaftar.

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah mencatat terdapat kurang lebih 56 juta peserta usaha mikro di Indonesia. Namun, baru sekitar 15 juta orang yang memiliki NIB. Artinya, sekitar 40 juta usaha mikro masih berada di sektor informal dan proses formal perlu difasilitasi.

“Masih ada puluhan juta wirausaha yang perlu diformalkan dan dibina agar bisa naik pangkat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian,” kata Helvey.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua PasaribuDikatakan, pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Investasi dan Hilir/Kepala BKPM Nomor 1.S Tahun 2026 tentang Ketentuan Penerbitan KKPR Tanah kepada Usaha Mikro. Peraturan tersebut mengurangi proses stratifikasi dan membuat perizinan menjadi lebih sederhana dan efisien tanpa mengabaikan peraturan perencanaan tata ruang.

Melalui mekanisme baru, pelaku usaha hanya perlu mengisi data administrasi lokasi usaha, alamat lengkap, luas lahan, titik koordinat, dan foto bagian depan, kemudian menyampaikan pernyataan kesesuaian kegiatan secara mandiri melalui sistem OSS. Pemerintah daerah terus menjalankan fungsi pengawasan, terutama terhadap perusahaan yang mempunyai risiko lebih tinggi.

Todotua menegaskan, penyederhanaan ini bukan berarti relaksasi tata kelola. “Kami ingin pelaku usaha mikro tidak lagi terbebani dengan prosedur yang rumit. Prosesnya lebih cepat dan sederhana, namun tetap bertanggung jawab,” ujarnya.

Kerja sama kedua kementerian diharapkan dapat mendorong semakin banyak UMKM yang masuk ke sektor formal. Tujuan pemerintah adalah menggandeng reformasi hukum serta pendampingan dan pembinaan, sehingga usaha kecil dan mikro tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan naik kelas, serta memberikan dukungan bagi perekonomian nasional.