Kementerian Ekonomi Kreatif/Biro Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan sepakat untuk memperkuat kolaborasi lintas departemen untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membudayakan kebudayaan secara komprehensif dan berkelanjutan. Komitmen ini dituangkan dalam nota kesepahaman atau nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang pengembangan ekonomi kreatif dan pemajuan kebudayaan.
Pada Selasa, 10 Maret 2026, Menteri Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon menandatangani Nota Kesepahaman di kantor Kementerian Kebudayaan di Jakarta. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempererat keterkaitan antara budaya sebagai sumber inspirasi dan ekonomi kreatif sebagai penggerak nilai tambah ekonomi.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan kekayaan budaya Indonesia menjadi landasan penting lahirnya berbagai karya kreatif yang mampu memasuki pasar global dan memperkuat jati diri bangsa.
“Kekayaan budaya yang luar biasa menjadi sumber inspirasi utama berbagai produk kreatif seperti film, musik, fesyen, kerajinan tangan, masakan, dan konten digital. Kementerian Ekonomi Kreatif menjadikan budaya sebagai salah satu landasan penting lahirnya karya kreatif yang tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga memiliki jati diri Indonesia yang kuat,” kata Rifki.
Ia mengatakan penguatan ekosistem yang menghubungkan hulu budaya dan hilir industri kreatif akan menjadikan kekayaan budaya Indonesia tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat.
Ruang lingkup kerja sama meliputi penyelarasan kebijakan dan program pengembangan ekonomi kreatif dan pemajuan kebudayaan, pelaksanaan diplomasi budaya dan ekonomi kreatif, peningkatan perlindungan dan fasilitasi kekayaan intelektual, serta pelaksanaan penelitian bersama untuk mendukung pengembangan kedua bidang tersebut. Selain itu, kerja sama tersebut mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pertukaran dan pemanfaatan data, serta berbagai kegiatan lainnya sesuai tanggung jawab dan fungsi masing-masing kementerian.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan MoU tersebut memberikan payung bagi berbagai kegiatan kerja sama yang dapat meningkatkan pemanfaatan kekayaan budaya Indonesia yang beragam.
Ia mengatakan, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sangat besar, dengan 1.340 suku, 708 bahasa, dan 2.727 benda warisan budaya takbenda yang dicatat Kementerian Kebudayaan. Ia mengatakan potensi tersebut masih bisa terus dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia.
Fadli juga bercerita mengenai beberapa kebudayaan Indonesia yang masuk dalam Warisan Budaya Dunia UNESCO, seperti Wayang, Keris, Angklong, Pinisi, Gamelan, Pengkasura dan Kabaya. Tahun ini, pemerintah juga mengusulkan dua ekspresi budaya baru untuk diakui UNESCO, yakni tempe dan makang sebagai ekspresi budaya.
“Kedepannya kami juga melihat aset budaya tersebut dapat diwariskan dalam bentuk hak kekayaan intelektual sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.” kata Fadli.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Direktur Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky didampingi Dessy Ruhati, Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama Departemen Ekonomi Kreatif, M. Nurul Huda, Direktur Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Radi Manggala, Direktur Pengembangan Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan, serta pakar dari Menteri Isu Strategis Gemintang K. Mallarangeng.
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
