Kementerian Perdagangan telah menerbitkan aturan baru mengenai kebijakan ekspor melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2026 terkait Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Ketentuan Ekspor. Aturan tersebut mulai berlaku pada 29 April 2026.
Menteri Perdagangan Budi Santoso Dikatakan bahwa aturan baru tersebut memperkuat kewenangan pemerintah untuk membekukan, membekukan, dan mencabut izin usaha industri ekspor. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur sanksi non-administratif seperti penangguhan layanan verifikasi atau investigasi teknis.
Perubahan ini memperkuat kontrol pemerintah untuk bertindak cepat dalam menjaga kepentingan nasional, kepentingan umum, kelancaran program pemerintah, dan pelaksanaan arahan presiden, kata Budi Santoso.
Ia mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk memastikan kegiatan ekspor dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebelumnya, aturan ekspor dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 dinilai masih terbatas karena hanya mengatur sanksi administratif terhadap eksportir yang tidak mematuhinya.
Dengan ketentuan baru ini, usulan pembekuan, pembekuan, atau pencabutan izin ekspor tidak hanya dapat dilakukan oleh Menteri Perdagangan, tetapi juga oleh kementerian atau lembaga terkait. Usulan ini nantinya akan dibahas secara ex officio dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian atau Kementerian Koordinator Pangan.
Direktur, Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Tommy Andana menyatakan bahwa peraturan tersebut disusun berdasarkan prinsip fleksibilitas. Pemerintah juga membuka kemungkinan untuk mengaktifkan kembali izin usaha yang dibekukan atau mencabut penghentian layanan.
“Kebijakan jeda, jeda, dan pencabutan ini bersifat dinamis,” kata Tommy.
Ia menambahkan, demi menjaga kelancaran arus barang, barang yang telah memiliki nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor sebelum kebijakan berlaku, tetap dapat diekspor oleh Administrasi Umum Kepabeanan.
Kementerian Perdagangan menyebutkan, keputusan status perizinan akan disampaikan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan diteruskan ke Sistem National Single Window Indonesia. Eksportir juga akan menerima pemberitahuan otomatis mengenai perubahan status izinnya.
Tommy mengatakan peraturan tersebut disusun melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga serta masukan dari pelaku usaha. Pemerintah berharap peraturan baru ini akan meningkatkan ketahanan perekonomian sekaligus menjaga kinerja perdagangan Indonesia.
Selanjutnya, Kementerian Perdagangan menggelar acara sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2026 secara daring pada tanggal 30 April 2026. Acara networking ini dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga, asosiasi pengusaha, eksportir, dan perusahaan survei.
Direktur Divisi Ekspor Produk Industri dan Mineral, Kementerian Perdagangan Mohammad Riwai Abbas Aturan baru tersebut dikatakan meningkatkan mekanisme pengendalian ekspor dengan menangguhkan penerbitan jasa, membekukan, dan mencabut izin usaha perusahaan.
Sekaligus, Direktur Departemen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Ojak Simon Manulon Dikatakannya, kebijakan tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan situasi geopolitik.
“Kementerian Perdagangan akan terus melakukan penyesuaian kebijakan secara adaptif agar tetap sesuai dengan kebutuhan nasional,” kata Ojak.
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
