ASEPHI bersama DPR dan Kementerian Perindustrian menyoroti pentingnya akses terhadap bahan mentah dan fasilitasi ekspor

Komite Ketujuh DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perindustrian dan beberapa asosiasi industri pada Kamis (13/11) di Gedung Nusantara I Jakarta untuk membahas kebijakan peningkatan daya saing industri tanah air. Agenda tersebut menekankan pentingnya kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kemudahan akses permodalan, dan dukungan promosi produk kerajinan lokal agar industri Indonesia dapat bertahan dan bersaing di pasar global.

Muchsin Ridjan, Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Kerajinan Indonesia (ASEPHI), menjelaskan ASEPHI terus memperkuat ekosistem industri kreatif melalui integrasi ekonomi, pembentukan platform nasional, dan hubungan sinergis antar asosiasi, pemerintah, dan pelaku korporasi. ASEPHI juga mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan pelatihan digital sejalan dengan pengembangan konsep ekonomi hijau yang dicanangkan mulai tahun 2023.

ASEPHI yang saat ini beranggotakan 2.000 orang menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam menurunkan biaya logistik, memperluas akses bahan baku, serta mendorong ekspor dan permodalan yang masih terkendala oleh tingginya suku bunga. ASEPHI juga merekomendasikan penguatan promosi dan akses pasar luar negeri, serta penguatan kerja sama penelitian dengan berbagai institusi terkait.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri saat ini adalah harga perak dalam negeri yang masih tinggi, mencapai US$31 per ounce, lebih mahal dibandingkan harga perak internasional yang hanya sekitar US$27. Hal ini menyebabkan tingginya harga produk kerajinan perhiasan perak, dan banyak pembeli asing yang beralih ke negara lain seperti Thailand dan Hong Kong.

ASEPHI juga merekomendasikan penguatan promosi dan masuk ke pasar luar negeri, serta penguatan kerja sama penelitian dengan berbagai universitas untuk mencari solusi permasalahan ekspor kerajinan Indonesia.

Menanggapi penjelasan Ketua Umum ASEPHI, Ketua RDP Evita Nursanty, Anggota Komite Ketujuh DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menekankan perlunya kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kemudahan akses permodalan, dan dukungan promosi produk kerajinan lokal agar mampu bersaing di pasar global. DPR menyebut anggaran kementerian pada 2026 perlu ditingkatkan, mengingat banyak pelaku industri kerajinan yang membutuhkan pelatihan modernisasi teknologi.

Bagi industri kerajinan nasional yang masih menghadapi banyak tantangan, Evita meminta pemerintah memperkuat kebijakan bagi para pengrajin untuk memperluas pasar ekspor dan meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar global.

Sementara itu, Direktur Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita terus bekerja keras mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi sektor industri kecil dan menengah (IKM), mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM), teknologi hingga bahan baku. Reni mengatakan kendala utama yang dihadapi UKM adalah terbatasnya akses bahan baku karena sebagian besar tidak memiliki izin impor sendiri dan harus membeli dari pasar dalam negeri dengan harga lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar.

Usaha kecil dan menengah mendominasi hasil industri nasional

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), jumlah perusahaan IKM mencapai 4,43 juta atau mencakup sekitar 99,79% dari total 4,45 juta perusahaan industri di Tanah Air. Sebaliknya, industri besar hanya berjumlah 9.528 unit usaha atau 0,21% dari total jumlah badan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah mendominasi jumlah badan usaha di tanah air. Namun posisi dominan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kontribusi makroekonominya. Pada triwulan III tahun 2025, tingkat kontribusi industri pengolahan sebesar 19,15%, dan usaha kecil dan menengah hanya menyumbang sekitar 3,56% dari total PDB nasional.

Meskipun kontribusi UKM terhadap PDB masih terbatas, mereka terbukti menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di sektor industri di negara ini. Di antara 19,55 juta pekerja industri, terdapat 12,81 juta usaha kecil dan menengah atau 65,52%. Sementara itu, industri besar hanya menyerap sekitar 6,74 juta tenaga kerja atau setara dengan 34,48%. Dari total angkatan kerja di sektor UKM, industri kecil mendominasi dengan jumlah pekerja sekitar 11,8 juta orang, sedangkan industri menengah memiliki jumlah pekerja sekitar 1 juta orang.