Pemerintah mulai merumuskan kebijakan perpajakan baru bagi penulis dan pelaku industri penerbitan. Menteri Ekonomi Kreatif/Direktur Biro Ekonomi Kreatif Teuku Rivki Hassia Menerima naskah akademik Rekonstruksi kebijakan Pajak Penghasilan Royalti (PPh) Penulis dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang disusun oleh kelompok riset Politik Perpajakan, Kesejahteraan dan Ketahanan Negara (PolTax).
Penyerahan dokumen dilakukan pada Senin, 13 April 2026, di Kantor Kementerian Ekonomi Kreatif Jakarta. Langkah ini dipandang sebagai upaya awal pemerintah untuk mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih berpihak pada pelaku ekonomi kreatif, khususnya industri penerbitan dan karya berbasis kekayaan intelektual.
“Artikel akademis ini muncul sebagai bagian dari upaya kami memetakan permasalahan dan mengembangkan solusi kebijakan yang lebih bermanfaat bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya di industri penerbitan,” kata Rivky.
Ia menegaskan, kebijakan ini juga sejalan dengan agenda prioritas pemerintah Prabu Subiantotermasuk rencana finalisasi royalti buku dan penghapusan PPN atas semua jenis buku.
Rivky mengatakan permasalahan perpajakan menjadi salah satu kendala penguatan ekosistem industri buku dan literasi. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu merumuskan skema regulasi yang lebih sesuai dengan karakteristik industri kreatif.
Sidang ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan RPP yang dilaksanakan pada 6 Februari 2026.
Riefky menilai industri penerbitan memiliki posisi strategis dalam ekonomi kreatif Tanah Air karena tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi tetapi juga membangun ekosistem pengetahuan.
“Kolaborasi dengan akademisi, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya adalah kunci untuk memperkuat ekosistem berbasis IP,” ujarnya.
Profesor Haula Rosdiana, kepala Klaster PolTax, mengatakan penelitian ini bertujuan untuk membantu pemerintah menerjemahkan agenda pembangunan nasional ke dalam kebijakan fiskal yang lebih bertarget.
“Negara perlu memberikan kepastian yang sederhana dan terjangkau, namun manfaatnya akan sangat besar,” kata Haura.
Menurutnya, cara yang ditempuh adalah kebijakan sisi penawaranArtinya, negara memberikan insentif dan kepastian regulasi agar industri penerbitan bisa berkembang lebih sehat.
Howrah menambahkan, industri penerbitan mempunyai multiplier effect yang sangat besar terhadap ekosistem ekonomi kreatif, mulai dari penulis, editor, ilustrator, percetakan hingga distribusi dan penjualan buku.
Oleh karena itu, kebijakan pajak royalti yang lebih sederhana diyakini akan meningkatkan kepercayaan pelaku industri dan memperkuat budaya literasi.
Langkah ini juga merupakan sinyal bahwa pemerintah mulai memandang ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagai sektor yang memerlukan desain kebijakan fiskal tersendiri.
Jika kebijakan ini membuahkan hasil, penulis dan pelaku industri buku bisa mendapatkan kepastian pajak yang lebih sederhana dan berkelanjutan bagi industri kreatif.
Bagi industri penerbitan, persoalan ini bukan sekedar persoalan tarif pajak, namun persoalan bagaimana negara menggunakan pencapaian ilmu pengetahuan sebagai aset ekonomi strategis.
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
